Bayu Saputra

Pagi itu di sebuah kantor instansi pemerintah, datanglah seorang ibu yang mengeluh karena tidak mendapat bansos lagi. Dia inginnya tetap mendapat bansos. Akhirnya saya cek di website Cek Bansos, ternyata ibu terdata dalam DTSEN berada dalam desil 6, artinya termasuk masyarakat kelas menengah. Ilustrasi AI Ibu itu berkata "Bagaimana ya Pak saya mau turun desil?" Astagfirullah ibu, orang mah maunya naik desil, alias kehidupannya menjadi lebih baik. "Tapi suami saya kerja biasa aja, bukan orang mampu" Saya bisa pahami dari penampilannya memang sesuai sih kalau berada dalam rentang desil 1 - 4, tapi ternyata pemerintah menempatkannya dalam desil 6, keluarga kelas menengah yang tidak berhak mendapat bansos lagi, termasuk saya. Desil hanyalah sekedar angka, seperti halnya angka pertumbuhan ekonomi, angkanya naikpun tapi ketika ada pembagian bansos yang antri begitu banyak. Pengangguran dimana-mana, cari kerja susah, rupiah melemah terus, index saham Indonesia juga menuju ...

Ditengah keresahan para PPPK PW di berbagai daerah, dimana mereka khawatir tidak kebagian THR dikarenakan tidak adanya aturan bahwa PPPK PW harus mendapatkan THR dan juga kondisi keuangan daerah yang megap-megap, sore tadi hari Ahad tanggal 15 Maret 2026 terjawab sudah kekhawatiran PPPK PW khususnya di Kota Depok. Karena di berbagai grup WA PPPK PW Kota Depok, anggotanya banyak yang menuliskan kata Alhamdulillah ! Mereka bersyukur karena THR yang selama ini diharap-harapkan telah masuk ke rekening mereka, termasuk saya tentunya 😁. Dan bersyukurnya lagi, THR tersebut masuk tanpa potongan. Karena kalau gaji biasanya di potong BPJS. Memang dari saat honorer, sudah menjadi mafhum bahwa setiap hari raya Idul Fitri, kami para honorer mendapatkan THR full dari pemerintah kota kebanggaan kami, Kota Depok. Pun setelah kami berganti status menjadi ASN PPPK Paruh Waktu, Alhamdulillah kami mendapatkan THR juga. Sebelumnya ada juga sih kekhawatiran saya, jangan-jangan setelah jadi PPPK PW malah ti...

Gambar ilustrasi  Diskursus mengenai keabsahan dokumen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, telah berkembang melampaui sekadar polemik politik elektoral menjadi sebuah studi kasus yang kompleks mengenai integritas dokumen publik, transparansi institusi pendidikan, dan mekanisme hukum warga negara dalam menuntut akuntabilitas pimpinan nasional. Investigasi ini tidak hanya menyoroti keaslian fisik selembar kertas ijazah, tetapi juga menggali lebih dalam ke dalam sejarah teknologi percetakan tahun 1980-an, metodologi identifikasi biometrik, hingga integritas proses akademik di Universitas Gadjah Mada (UGM). Melalui rangkaian temuan dari berbagai pakar seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa, serta keterlibatan mantan pejabat tinggi Polri seperti Oegroseno, sengketa ini telah mencapai puncaknya di Pengadilan Negeri Surakarta melalui mekanisme Citizen Law Suit (CLS). Anatomi Konflik dan Eskalasi Narasi di Ruang Publik Fenomena dugaan ijazah palsu ini ...

Biasanya kalau ASN itu kan gajian tanggal 1 setiap bulannya, nah berhubung saya sudah diangkat jadi ASN tentu tidak salah kalau banyak diantara kami yang berpikir bahwa gajian itu sama seperti ASN yang lain, yaitu tanggal 1 setiap bulannya, ya kalau di awal tahun tanggal 1 nya merah, maka mungkin tanggal 2, atau setidaknya masih diawal-awal bulan. Tapi baca-baca dari berita dan medsos rupanya berbeda, PPPK Paruh Waktu (PPPK-PW) pembayaran upahnya sama seperti saat masih honorer. Di daerah-daerah lain seperti Jawa Barat juga belum dibayarkan, dan di bayarkannnya di akhir bulan berjalan. Jadi kalau kerja di bulan Januari, maka dibayarkannya akhir Januari. Kerja bulan Februari, dibayarkannya akhir Februari. Okelah, tidak masalah, berarti akhir Januari akan terima upah. Berapa besarannya? Ramai di medsos dan berita bahwa banyak honorer di daerah lain yang ketika telah diangkat jadi PPPK-PW malah mendapatkan upah yang lebih rendah, tentu ini membuat beberapa kami menjadi resah. Jangan-janga...

Awal bekerja di dunia pendidikan yaitu pada tanggal 5 Maret 2005, yang artinya saya sudah mengabdi sebagai tenaga kerja honorer atau kalau dulu di sebut Wiyata Bakti kurang lebih selama 20 tahun. Bermodal ijazah SMA, melamar ke sebuah sekolah dasar negeri di kota Depok sebagai guru pengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Terlepas dari pro dan kontra janji politik Pak Prabowo yang paling diingat publik yaitu makan siang bergizi gratis, saya pribadi setuju dan sangat mendukung program pemerintah ini. Meskipun kedua anak saya yang bersekolah di SD dan SMP Negeri belum juga dilaksanakan di sekolahnya, tapi saya yakin hanya tinggal menunggu waktu saja. Ilustrasi Makan Siang Enak dan Bergizi Mengapa saya sangat mendukung program ini? Karena saya ingin anak-anak saya dan juga anak bangsa lainnya kembali terbiasa mengkonsumsi real food , yaitu makanan yang alami, tidak banyak di proses dan bebas dari bahan kimia tambahan. Karena, ketika saya melihat jajanan yang dijual di sekitaran sekolah, kebanyakan adalah makanan-makanan yang serba instant dan hasil olahan pabrik. Sebut saja nuget ayam, yang bentuknya saja sudah jauh dari rupa ayam. Beda dengan yang di sebut real food , kalau bahannya ayam ya masih terlihat seperti ayam, misal dada ayam, paha ayam, kepala ayam dan ceker ayam. Bandingkan dengan zaman saya se...

Malam-malam lagi nyicil-nyicil kerjaan Dapodik, rehat sejenak inget belum lapor SPT. Akhirnya buka akun Pajak dan langsung lapor SPT meskipun masih PTKP 😁 Sebenarnya saya selalu rajin lapor SPT karena saya punya investasi saham, setelah saya lapor SPT biasanya saya langsung melaporkan dividen yang saya peroleh selama satu tahun terakhir supaya tidak perlu bayar pajak PPh final 10%. Piagam Ucapan Terimakasih dari DJP Di Indonesia ada peraturan Menteri Keuangan nomor 18 Tahun 2021, disitu ada penjelasan supaya dividen tidak kena pajak maka harus diinvestasikan lagi kedalam instrumen keuangan atau non keuangan, melaporkan dividen pada PPh OP, laporakan realisasi investasi melalui eReporting dan dividen yang kita investasikan tidak boleh kita tarik setidaknya selama tiga tahun. Setelah saya lapor SPT, tiba-tiba dapat email yang isinya adalah sertifikat ucapan terimakasih karena telah berkomitmen dan berkontribusi dalam penerimaan negara. Meskipun saya PTKP dan tidak wajib lapor SPT kan se...

Tadinya sih gak ingin ikut seleksi PPPK karena memang tidak ada formasinya sebagai tenaga administrasi sekolah (operator sekolah), tapi ada edaran dari Bu Kepala Dinas yang menginstruksikan kepada seluruh tenaga honornya agar mengikuti seleksi PPPK di bulan Desember tahun 2024. Karena ini merupakan tahap dari penghapusan tenaga honorer. Seperti kita semua tahu, pemerintah memang sudah menghapus tenaga honorer. Dan saya sebagai tenaga honorer di Kota Depok selama hampir 20 tahun pun dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2021 telah berubah nama menjadi Pelaksana Kegiatan Tidak Tetap (PKTT). Nah jadi di Kota Depok itu pegawainya ada PNS, PPPK dan PKTT. Nah para PKTT inilah yang diinstruksikan untuk mengikuti seleksi PPPK dengan tujuan apabila tidak mendapat formasi maka akan dijadikan PPPK paruh waktu. PPPK sendiri itu artinya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, ini merupakah bagian dari ASN juga tapi yang versi  lite -nya😅 Terus kalau PPPK itu ASN versi  lite,...