Kalau kamu gak masuk SMP Negeri, bukan berarti kamu tidak pintar, tapi lebih kepada rumah kamu yang jauh dari sekolah

Saat ini adalah saat dimana para orang tua yang mempunya anak usia sekolah sedang pusing-pusingnya. Karena saat ini adalah awal tahun ajaran baru. Tapi yang lebih pusing lagi yaitu orang tua yang mempuanyai anak yang saat ini akan melanjutkan ke sekolah jenjang selanjutnya. Baik itu masuk kelas 1 SD, kelas 7 maupun kelas 10. Karena disinilah para orang tua dibikin deg-degan dengan jurnal penerimaan peserta didik baru dimana anak mereka mendaftar.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kali ini pun begitu unik. Karena di masa Covid 19, dimana para pelajar tidak menjalani pembelajaran tatap muka, dan diakhir masa study nya pun tidak ada Ujian Nasional yang menjadi momok tiap akhir tahun pelajaran. Biasanya hasil ujian nasional yang akan dijadikan modal untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur reguler (zonasi). Dimana hasil UN akan dikombinasikan dengan jarak rumah peserta didik ke sekolah pilihannya. Sistem zonasi ini memang diterapkan untuk menghilangkan istilah "Sekolah Pavorit." Dengan sistem zonasi, anak yang pintar dengan nilai yang tinggi dapat tidak diterima jika memilih sekolah yang dianggap pavorit selama ini tapi jauh dari tempat tinggalnya. 

Terlepas pro dan kontra sistem zonasi ini, memang tujuannya baik, tapi melihat tidak meratanya sekolah negeri, tentu ini merugikan anak-anak yang radius rumahnya jauh dari sekolah.

Nah yang lucu dalam PPDB tahun ini, dimana tidak ada lagi nilai UN karena memang kembali tidak diselenggarakan. Jadi anak-anak kita berjuang masuk SMP Negeri jalur reguler hanya mengandalkan radius tempat tinggalnya ke sekolah yang menjadi pilihan mereka. Tidak peduli anak itu cerdas, ketika posisi koordinat rumahnya jauh dari sekolah, tentu sulit bagi mereka untuk masuk SMP Negeri melalui jalur zonasi yang kuotanya paling banyak ini  (reguler).

Padahal kalau mau kreatif dikit, pihak panitia PPDB bisa menyelenggarakan ujian atau test sederhana untuk melihat kompetensi calon peserta didiknya. Misal, setelah mendaftar, maka mereka akan mendapatkan jadwal untuk mengerjakan soal melalui ponsel. Soal tersebut diberikan selama 15 menit, terdiri dari 3 mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA. Dalam 15 menit tersebut anak diberikan soal acak dan harus menjawab sebanyak-banyaknya. Dengan begini kan bisa ada pembeda selain dari zonasi yang memang tidak bisa dirubah lagi.

Masa iya orang tuanya harus pindah rumah setahun sebelum anaknya masuk ke sekolah pilihannya? Atau nanti jangan-jangan harga rumah di sekitar sekolah negeri bisa melonjak karena sistem zonasi ini 😂

Baca Juga